Kantor Pemerintahan Boleh Pasang Ornamen Natal Selama Tidak Gunakan APBD

Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI, Sumarsono menegaskan kantor-kantor pemerintahan milik Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI tetap boleh memasang lampu dan ornamen Natal, asal tidak menggunakan APBD DKI atau sumber dana lain di luar APBD. “Boleh, boleh. Yang dilarang itu pemasangan ornamen Natal dengan menggunakan APBD DKI. Kalau di APBD DKI sudah dianggarkan, ya dilanjutkan saja. Tetapi kalau tidak ada, ya jangan diada-adakan,” kata Sumarsono di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (7/12). Ia sendiri sempat menanyakannya kepada Sekda DKI, Saefullah. Apakah memang ada anggaran untuk pemasangan lampu dan ornamen Natal dalam APBDK DKI 2016. Ternyata jawabannya tidak ada. Karena itu, ia meminta surat instruksi itu dicabut dengan segera. “Jadi surat instruksi itu sudah diberhentikan. Tidak berlaku lagi. Setelah saya tanya Pak Sekda, apa ini ada anggarannya? Tidak ada. Lho kok pakai kalimat APBD. Itu kan namanya mengada-ada. Tetapi kalau APBD bisa bahasanya merayakan perayaan agama titik. Berarti agama apa pun boleh. Jadi bahasanya jangan menyebut nama agama,” jelasnya. Ia menegaskan peraturan ini akan diberlakukan sama dengan perayaan hari besar keagamaan lainnya. Tidak perlu memakai surat edaran kepada kantor-kantor pemerintahan untuk memasang ornamen perayaan hari besar keagamaan. Pemasangan tersebut berdasarkan kesadaran dan kesukarelaan saja. “Tidak perlu ada edaran. Enggak perlu ada pemanfaatan APBD. Ya rayakan saja sebagaimana biasanya saja. Yang jelas kita memperlakukan semua agama itu sama. Kalau nanti ada peringatan seperti itu maka nanti hari raya Idul Fitri, hari raya Budha, Kristen, Katolik, Konghucu juga sama adil dan proporsional. Enggak usah pakai surat edaran, tapi tetap memberikan ruang untuk merayakan sesuai dengan agama dan kepercayaaannya,” jelasnya. Menurutnya dalam APBD DKI 2016, tidak pernah ada anggaran khusus mengenai pemasangan ornamen dan lampu Natal. Begitu juga dalam APBD DKI 2017. “Anggarannya pasti ada pembinaan masyarakat dan pemeluk agama. Biasanya masuk ke FKUB. Tapi tidak secara khusus untuk Natal. Karena agama lain juga kita rengkuh untuk mengayomi bersama. Jadi kalau enggak ada anggaran, dia bikin malah jadi makin tidak sesuai. Jadi enggak pernah dianggarkan khusus seperti itu,” ungkapnya. Sekda DKI, Saefullah mengatakan pemasangan lampu dan ornamen Natal dikembalikan ke pimpinan masing-masing SKPD. Karena yang dilarang bukan pemasangan ornamen Natal melainkan penggunaan APBD DKI untuk memasang ornamen atau lampu Natal. “Kalau saya pribadi silakan saja pasang ornamen. Semua dikembalikan kepada penganutnya. Silakan saja kalau mau buat ornamen. Kalau mereka menganut agama Kristen, mereka mau merayakan ya silahkan enggak ada masalah. Tetapi peringatan hari besar keagamaan Pemprov DKI tetap ada, tetap berjalan kayak tahun-tahun sebelumnya,” kata Saefullah. Lenny Tristia Tambun/FMB BeritaSatu.com

Sumber: BeritaSatu